Pemberlakuan aturan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi 50 persen Aparat Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak akan efektif dalam mengatasi polusi udara Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli atau MTZ berpandangan, paling ampuh dalam menekan buruknya udara di Jakarta bukanlah kebijakan WFH atau berpindah ke kendaraan listrik, melainkan dengan beralih ke transportasi umum.
Hal tersebut karena jumlah ASN Pemprov DKI Jakarta yang WFH tidak seberapa dibanding warga yang bermobilitas di Jakarta setiap harinya sehingga dampaknya tidak terlalu signifikan.
“Karena jumlah ASN DKI berapa sih, saya lihat cuma 80 ribuan, tidak akan efektif untuk menghilangkan tingkat polusi di DKI,” kata MTZ, Jumat (25/8).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta menilai, kebijakan WFH yang diambil Pemprov DKI justru dapat menurunkan kinerja para ASN dibanding menurunkan tingkat polusi udara.
“Yang duluan aja ASN DKI dulu wajib beralih ke transportasi umum, baik yang rendahan maupun pejabat semua wajib naik transportasi umum maka akan terpacu semakin baik dan tingkat polusi udara akan menurun,” paparnya.
Diketahui, Pj Heru Budi Hartono membuat aturan WFH 50 persen bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta selama dua bulan yang dimulai 21 Agustus sampai 21 Oktober.
Pj Heru juga mengimbau para ASN eselon 4 ke atas untuk menyicil kendaraan listrik dalam menyelesaikan masalah polusi udara Jakarta.